Jawab Kekhawatiran Wali Kota Makassar, BPKA: Rel KA At Grade Aman dari Banjir

Iqbal kepada wartawan, Senin (8/8/2022) menyebutkan, kekhwatiran Pemkot Makassar melalui Danny Pamanto telah dijawab secara resmi oleh Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel. BPKA Sulsel sudah melakukan visibility study pada wilayah yang dilalui rel kereta api di wilayah Makassar.

“Hasilnya Q.50 tahun, itu tidak akan banjir. Itu sudah dianalisis dengan konsep debet hujan yang paling tinggi yang pernah ada di Makassar,” jelasnya.

Iqbal menuturkan, sejak awal Pemprov Sulsel sudah melakukan persuratan kepada Kementerian Perhubungan RI melalui BPKA Sulsel. Intinya meminta kepada pusat untuk melihat dan menganalisis dampak banjirnya.

"Kekhawatiran Pemkot Makassar sama yang dialami Pemprov Sulsel sebelumnya. Tapi setelah mendapatkan hasil kajian dari BPKA, bahwa di lokasi yang akan dibangun rel secara at grade bebas banjir hingga 50 tahun ke depan. Maka Pemprov Sulsel yakin dan mendukung penuh proyek strategis nasional (PSN) Presiden Jokowi tersebut," ujarnya.

Iqbal juga memperlihatkan surat berupa penjelasan teknis debit air dan lain sebagainya di lokasi pembangunan rel at grade di Makassar.

Dalam surat tersebut dengan nomor KA.604/4/8/BPKA-SS/2022 ditandatangani oleh Ir Ammana Gappa sebagai Kepala BPKA Sulsel secara kesimpulan, BPKA menyebutkan berdasarkan hasil survei dan analisis data hidrologi dan hidrolika tersebut.

Maka desain pembangunan jalur kereta api dari Mandai sampai dengan Parangloe dan perencanaan saluran melintang berupa box culvert untuk melimpaskan debit air telah memperhitungkan tinggi muka air banjir maksimum dan aman terhadap banjir dengan peroide Q.50 tahun.

“Terlampir data dukung berupa Laporan Survey Hidrologi dan Hidrolika serta Executive Summary DED Intermoda KA ke Pelabuhan Garongkong dan Makassar New Port,” ujar Iqbal membacakan surat jaminan bebas banjir tersebut.

Diketahui, proyek nasional kereta api Makassar-Parepare dibangun sudah beberapa tahun lalu. Namun, proyek tersebut belum selesai dan baru dibangun di Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru. Sedangkan Kota Makassar baru mau dikerjakan, namun terjadi silang pendapat hingga perseteruan terjadi antara Pemerintah Kota Makassar dan BPKA Sulsel.