JK Sebut Penundaan Pemilu Merupakan Pelanggaran Konstitusi

Penundaan itu dianggap JK sebagai pelanggaran terhadap konstitusi.

"Itu (penundaan pemilu), tidak sesuai dengan konstitusi," kata JK seusai menghadiri Musyawarah Besar Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (4/3/2022) seperti dilansir Antara.

JK menekankan, ada aturan dalam konstitusi yang harus ditaati dalam menjalankan proses demokrasi salah satunya penyelenggaraan Pemilu lima tahun sekali.

"Kita punya konstitusi, kita taat konstitusi. Itu saja. Kalau mau perpanjang, harus taat konstitusi kecuali kalau konstitusi diubah," kata JK.

Selain itu, penundaan Pemilu yang diusulkan para elite partai politik selama satu atau dua tahun ke depan, dianggap JK akan mendapat penolakan dari sebagian sekelompok. 

"Sebagian besar tidak setuju," kata dia.

Lebih jauh JK berpendapat, dalam catatan sejarah, bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang berdemokrasi hingga diwarnai konflik.

Namun demikian, semua tetap berjalan aman dan bisa dikendalikan. Taat konstitusi adalah upaya yang lebih tepat.

"Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja," kata dia.

Sebelumnya, JK mengingatkan UUD 1945 telah mengamanatkan Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.

Ia khawatir jangan sampai wacana penundaan Pemilu akan berujung masalah, sebab ada dugaan pihak lain yang ingin memanfaatkan itu untuk kepentingannya.

“Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut," kata dia.

Wacana penundaan Pemilu 2024 muncul setelah pengumuman penetapkan jadwal KPU.

Usulan menunda pemilu itu diembuskan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar.

Usulan itu pun direspons pimpinan partai politik lain seperti Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Kendati demikian banyak pula pihak tidak setuju wacana penundaan itu.