NPHD Pilgub Sulsel untuk Tahun 2023 Diteken, Anggarannya Sebesar Rp 224 Miliar

MAKASSAR, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada. 

Pada tahun 2023 ini, Pemprov Sulsel menganggarkan hibah untuk Pilkada sebesar Rp 224 miliar.

Penandatanganan NPHD antara Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, dan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (2/10/2023).

Baca juga: Komentari Hasil Survei Pilpres 2024, Anies: Pilkada DKI Kami Tak Pernah Menang

"Sulsel juara satu NPHD. Dari 38 provinsi baru Sulsel yang sudah tandatangan. Sulsel hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara tahun depan harus Pemilu," kata Bahtiar Baharuddin.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri ini menjelaskan, Pilkada sudah harus dilaksanakan tahun depan. Sehingga jangan sampai tidak ada anggarannya. 

"Kita tidak mau hanya sekedar nomor satu, kita hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara tahun depan. Bayangkan tahun depan tidak terjadi Pilkada akibat dana Pilgub tidak tersedia, kan demokrasi transisi. Masa Pj terus," ungkap Bahtiar.

Ketua KPU Sulsel Hasbullah menyebutkan, Rp 224 miliar itu 40 persen dari empat komponen yang harus disiapkan pemerintah daerah, untuk KPU, Bawaslu, kepolisian dan TNI.

Ia mengatakan dari anggaran Rp 224 miliar itu, KPU Sulsel mendapatkan jatah sebesar Rp 150 miliar. Alokasi ini merupakan 40 persen dari total anggaran yang dibutuhkan, yakni sebesar Rp 387 miliar dengan estimasi 4 pasangan calon.

"Rp 150 miliar lebih. Seperti itu hitungan perencanaan yang kita sudah buat bersama pemerintah," jelas Hasbullah.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli menyebutkan, bahwa pihaknya mendapat dana hibah sebesar Rp 173.697.046.000. Jika mengacu pada alokasi 40 persen, maka Bawaslu mendapatkan sekitar kurang lebih Rp 69 miliar lebih.

Menurut Mardiana, angkanya tersebut sudah pas karena memang Bawaslu tidak ada operasional teknis.

"Saya kira sudah dirasionalisasi angka itu dan kami menerima dengan anggapan kecuali terjadi perubahan angka, perubahan TPS ya. Berarti ada penambahan pengawas petugas TPS di lapangan. Tapi angka itu tidak akan bergeser karena kami punya dana cadangan dari akumulasi anggaran tersebut," terang Mardiana.

Sedangkan, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari menyampaikan harapan, semua penyelenggara dapat memaksimalkan anggaran tersebut.

"Insyaallah, nantinya kita bisa mendapatkan kepala daerah yang mampu membangun daerah Sulawesi Selatan lebih baik ke depannya," tambahnya.