Pejabat Kecamatan di Makassar Ramai-ramai Kembalikan Uang Korupsi Sebesar Rp 3,5 M

MAKASSAR, KOMPAS.com - Pejabat kecamatan ramai-ramai mengembalikan uang dugaan korupsi penyalahgunaan honorarium tunjangan operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar sebesar Rp 3,5 miliar.

Penyerahan uang negara yang dikorupsi ini diserahkan ke penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Rabu (9/11/2022).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan R Febrytrianto menjelaskan, penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah bekerja maksimal dan berupaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Baca juga: Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Meninggal Dunia

Saat ini, penyidik telah menerima uang titipan yang merupakan uang anggaran pembayaran honorarium personil Satpol PP fiktif untuk kegiatan pengawasan dan pengamanan kecamatan pada Kota Makassar sejak tahun 2017 sampai dengan 2020.

"Berdasarkan perhitungan penyidik dengan nilai sebesar Rp 3.545.975.000 dalam penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyalahgunaan honorarium tunjangan operasional Satpol PP Kota Makassar Tahun 2017 sampai dengan 2020 yang bersumber dari APBD Kota Makassar," katanya.

Baca juga: Korupsi Proyek Pemeliharaan Tanaman, Pegawai UPT KPH Kupang Jadi Tersangka

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi menambahkan, penitipan uang yang diterima dari beberapa pejabat kecamatan terdiri dari Pengguna Anggaran, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran Tahun 2017 sampai dengan 2020.

"Penitipan uang ini merupakan itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dikeluarkan, namun tidak sesuai dengan peruntukannya," katanya.

Soetarmi menjelaskan, uang titipan ini akan disetorkan ke rekening pemerintah lainnya (RPL) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di BRI Kanca Panakkukang yang nantinya akan diperhitungkan sebagai uang pengganti.

"Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan  tetap mengimbau bahwa proses penyidikan masih berjalan dan diharapkan kepada para pihak lainnya yang merasa dan diduga menerima aliran dana honorarium tunjangan operasional Satpol PP Kota Makassar agar koperatif dan mengembalikan uang tersebut kepada negara," imbaunya.