Proyek Kereta Api Melintasi Daratan Makassar Menuai Protes Warga yang Trauma Banjir

MAKASSAR, KOMPAS.com - Silang pendapat antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pembangunan rel kereta api di wilayah Kota Makassar masih terus berlanjut.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan "Danny" Pomanto menanggapi pernyataan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan soal polemik rel kereta api Makassar-Maros tersebut.

Danny Pomanto menyebutkan, pernyataan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus diuji kebenarannya dan tidak asal menyampaikan pendapatnya begitu saja. Terlebih pembangunan jalur kereta api ini akan melintas di wilayah Kota Makassar yang menjadi tanggung jawabnya.

Baca juga: Jalur Kereta Api Konsep Landed, Kota Makassar Terancam Banjir Lebih Besar

Sebelumya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menolak pembangunan jalur kereta api dengan konsep elevated atau jalur layang yang diusul oleh Danny Pomanto. Pemerintah Provinsi Sulsel lebih memilih konsep rel di atas tanah (grounded, landed, at grade).

Dalam pernyataan resminya, Pemerintah Provinsi Sulsel mengatakan bahwa rel kereta api Makassar tidak akan mengakibatkan banjir. Alasannya, sudah ada hasil analisis bahwa di area rel aman sampai 50 tahun ke depan.

Hasil rapat komisi penilai AMDAL Sulawesi Selatan terhadap Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Parepare sepanjang 143,87 km + 4,75 Km, patut dipertanyakan.

Pasalnya, penanggung jawab atau pemrakarsa proyek, yaitu Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan pihak teknis dalam melakukan kegiatannya jauh dari kata optimal melaksanakan kewajiban-nya.

Ironisnya, Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman belakangan ini tercium oleh publik ikut memaksakan proyek tersebut.

Padahal diketahui pelaksanaan proyek kereta api ini banyak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang tidak dikelola dengan baik.

Baca juga: Ini Kabar Terbaru Jalur KA Makassar-Parepare, Beroperasi Oktober 2022

Di antaranya abai melakukan pengelolaan terhadap sumber dampak dari rencana pembangunan jalur. Dan intinya tidak mengakomodasi amendemen UU Cipta Kerja, melalui  KLHK, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Penetapan Ruang.

Ketua Forum Komunitas Hijau Makassar, Ahmad Yusran angkat bicara, Senin (8/8/2022). Menurut dia, proyek pembangunan rel kereta api harus taat melaksanakan dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (emergency response) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

"Selain itu juga, masalah ganti rugi tanah warga, dan ruas jalan yang berdebu hingga lahan pertanian yang rusak oleh karena dampak aktivitas tersebut ditengah ekstrimnya cuaca dengan curah hujan yang tinggi sudah membanjiri permukiman warga tak lepas juga oleh adanya lintasan yang menggenangi Kecamatan Bungoro, merendam sejumlah Kampung Baru, Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Segeri, Kampung Bonto Mate'ne, Kampung Citta, Kelurahan Bonto Mate'ne, Kelurahan Bawasalo pada awal Desember 2021," katanya.

Yusran membeberkan, dari balik proyek kereta api yang dipaksakan oleh Gubernur Sulsel telah membawa dampak dalam sistem perkotaan kawasan perkotaan Mamminasata (Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar) yang berhierarki, terstruktur, dan seimbang sesuai fungsi dan tingkat pelayanannya.

Termasuk hilangnya fungsi keseimbangan, fungsi lindung dan fungsi budidaya pada kawasan Perkotaan Mamminasata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

"Mamminasata adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, kawasan perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar yang membentuk kawasan metropolitan," ujarnya.

Baca juga: Menhub Pantau Lewat Udara Proyek Jalur KA Makassar-Parepare Sepanjang 71 KM

Berkaca dari pengalaman kos bencana banjir dan kerugian warga di Kota Makassar, lanjut Yusran, masih terngiang dalam ingatan.

"Makanya dengan berbagai pertimbangan dan aspek lain, adalah hal wajar Wali Kota Makassar Danny Pomanto menolak kontruksi rel at grade di daratan Kota Makassar karena warganya masih trauma oleh teror ancaman banjir yang setiap saat terjadi. Apalagi akan adanya pembangunan rel kereta api melintasi daratan Kota Makassar," bebernya.

Senada diungkapkan Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) Sulawesi Selatan menilai bahwa Pemprov harusnya lebih bijak. GMPK Sulsel juga menyebut bahwa Pemprov harus lebih jauh melihat dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan jalur kereta api dengan konsep darat.

"Kita tahu ini kegiatan provinsi. Tapi kan wilayah yang dibanguni masuk dalam area Kota Makassar. Segala macam bentuk studi atau analisis yang dilakukan Pemprov harusnya melibatkan Pemkot. Sebab dampak kedepannya pasca pembangunan yang bertanggung jawab adalah Pemkot, bukan Pemprov," jelas Ilham Azhari Said ketua GMPK Sulsel.

Ilham menambahkan, jika dilihat dari aspek keruangan, setiap pembangunan infrastruktur baru memerlukan ketersediaan ruang. Bukan tidak mungkin pembangunan fasilitas kereta api akan berakibat pada terjadinya banjir. Sebab, lahan yang saat ini bisa menjadi area resapan air, ke depan infrastruktur yang dibangun akan menghambat air meresap ke bawah tanah.

"Pemprov harus tetap melihat potensi banjir akibat pembangunan, termasuk pembangunan fasilitas kereta api. Makassar ini masih butuh banyak ruang terbuka, masih butuh banyak area resapan. Jangan sampai malah berkurang karena adanya pembangunan fasilitas kereta api," tutup Ilham.

Baca juga: Proyek Kereta Api Makassar Terancam Batal, BPKA Ngotot Tidak Gunakan Konsep Elevated

Sekadar diketahui, sebelumnya Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto telah perang dingin dengan Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman terkait rancangan rel berdesain at grade kereta api yang melalui lintasan darat kota Makassar. Danny, sapaan akrabnya menginginkan rel yang melalui Makassar berdesain elevated.

Danny Pomanto pun berdalih dengan logika dan pengalamannya profesionalnya bahwa pembangunan rel kereta api secara at grade akan merusak tata kota dan menyebabkan banjir di Makassar.

Desain elevated juga dianggapnya bisa meminimalkan pembebasan lahan masyarakat. Dan praktik mafia tanah yang masih marak bergentayangan dari balik proyek strategis nasional.