Danny Pomanto: Amdal Jalur Kereta Api di Makassar Tidak Transparan

MAKASSAR, KOMPAS.com - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto menegaskan bahwa  Pemkot Makassar tidak pernah menolak pengerjaan jalur kereta api Makassar-Parepare.

Justru Pemkot Makassar mendukung penuh proyek pembangunan strategis nasional tersebut.

Hanya saja, Danny Pomanto meminta Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan untuk menilik kembali komitmen awal yang telah disepakati mengenai desain jalur kereta api, yakni menggunakan jalur lintas layang (elevated) bukan di atas permukaan tanah.

"Kami paham tentang pentingnya kehadiran kereta api di Makassar. Dukungan pertama yang paling jelas adalah dari Pemkot Makassar. Saat itu disepakati rel kereta api elevated, bukan landed atau di permukaan tanah. Maka tidak benar opini soal menolak pembangunan kereta api," ujar Danny Pomanto saat konferensi pers di DPRD Makassar, Senin (18/7/2022).

Baca juga: Danny Pomanto Marah BPKA Sulsel Ubah Konsep Pembangunan Rel Kereta Api Tanpa Koordinasi

Danny Pomanto menyebut jika jalur kereta api dibangun dengan desain di atas permukaan tanah maka akan menyalahi Perda Kota Makassar No.4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

"Semuanya sudah diatur di RTRW kita, kami menilai kalau landed akan bermasalah karena pelanggaran. Lagipula akan menyengsarakan warga," kata Danny.

Jika pengerjaan landed dilakukan maka akan memberi dampak negatif di bidang ekonomi, ekologis, dan sosial kemasyarakatan. Seperti di antaranya persoalan banjir yang akan meluas dan memicu kisruh persoalan pembebasan lahan.

"Kalau dibangun seperti itu (landed), persoalan banjir di Makassar akan semakin meluas. Kalau elevated, drainase kita tetap jalan. Lahan yang digunakan juga sedikit, lebar sekitar 5 meter. Kalau landed sudah banyak diambil lahan, bisa sampai 50 meter, dan bisa ganggu sistem drainase kita," ujar Danny.

Baca juga: Kisah Danny Pomanto Anak Lorong, Bangun Kota Makassar dari Gang Kecil

"Makanya kita siapkan di Makassar untuk persiapan alur elevated di arteri kami. Kami sudah siapkan alurnya. Kita sudah bahas 10 tahun. Yang kami pertanyakan desain kereta api yang tidak memiliki konsep yang jelas, dan tidak melibatkan Pemkot Makassar. Tiba-tiba langsung mau diputuskan, pembahasan AMDAL-nya saja tidak transparan," jelasnya lebih lanjut.

Sementara Ketua DPRD Makassar, Rudiyanto Lallo menyebut pihaknya juga mendukung proyek strategis nasional ini dan juga menegaskan keberpihakannya terhadap kepentingan warga Makassar.

"Setelah mendengar penjelasan Wali Kota (soal jalur kereta api), kita dukung Wali Kota, berangkat dari aturan dan dampaknya kepada warga," tuturnya.