Danny Pomanto Marah BPKA Sulsel Ubah Konsep Pembangunan Rel Kereta Api Tanpa Koordinasi

MAKASSAR, KOMPAS.com - Wali Kota Makassar, Mohammad Ramadhan 'Danny' Pomanto marah karena Balai Pengelolaan Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengubah konsep pembangunan rel kereta api tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar.

Hal tersebut diungkapkan Danny Pomanto ketika menggelar konferensi pers di gedung DPRD Makassar, Senin (18/07/2022). Dia pun kesal karena disebut tidak mendukung Program Strategis Nasional Pembangunan Rel Kereta Api di Kota Makassar-Kota Parepare.

Danny Pomanto bersama Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo dalam konferensi persnya menegaskan sikap pemerintahannya mendukung pembangunan jalur Kereta Api Makassar - Pare-Pare dengan konsep elevated yang menjadi program strategis nasional.

"Melihat dari sejarah saat ide pembangunan rel kereta api dicanangkan oleh Bapak Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Gubernur Sulsel, maka yang pertama mendukung ide tersebut adalah kota Makassar," tegasnya.

Dia meminta Kepala BPKA, Andi Amanna Gappa tidak berpolitik dan menyebar hoaks dalam menjalankan proyek pembangunan kereta api. Dia pun meminta pemerintah pusat dalam hal ini kementerian mengganti Kepala BPKA jika ingin proyek kereta api berjalan lancar dan baik.

Baca juga: Kronologi Satpam Tewas Tersambar Kereta Api, Pangku Pacar dan Minum Arak di Pinggir Rel

"Jadi kepala balai, jangan berpolitik dan menyebar hoaks. Kerja sesuai aturan, jangan tabrak sana sini. Saya minta juga kepada pak Menteri agar mengganti pejabatnya yang seperti ini jika ingin proyek kereta api berjalan lancar," katanya.

Danny menjelaskan pembangunan Makassar New Port (MNP) yang direncanakan sejak tahun 1997 terakomodasi seluruh kebutuhan kepelabuhanannya dan tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kota Makassar 2015-2035.

"Pada saat pencanangan rel kereta api, dukungan pertama diberikan oleh Kota Makassar hingga saat ini. Sehingga jika ada opini yang berkembang bahwa Pemkot Makassar ataupun DPRD Kota Makassar menolak kereta api, itu tidak benar. Kami yang pertama mendukung," jelasnya.

Menurutnya, secara teknis Pemerintah Kota Makassar turut memberikan ide tentang penghematan lahan yang dapat dilakukan oleh BPKA Sulsel dan berkesesuaian dengan tata ruang di Makassar 2015 dengan jalan arteri yang telah ditetapkan menjadi Perda.

"Sekali lagi tidak benar, jika ada opini yang berkembang dan mengatakan Pemerintah Kota Makassar menolak program strategis kereta api, justru kami paham filosofi hadirnya kereta api di Sulsel, maka wajib untuk didukung," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan saat itu kereta api di Kota Makassar telah disepakati dalam rapat bahwa konsepnya adalah elevated (melayang). Sehingga dirancanglah jalan arteri dengan menyisakan 5 meter di median sebagai persiapan kereta api.

Dia pun menjelaskan konsep elevated menjadi hal yang penting dalam pembangunan rel kereta api di Makassar, untuk menyesuaikan dengan tata ruang kota.

"Beberapa hal yang menjadi pertimbangan, mengapa mengharuskan elevated, selain membutuhkan lahan yang lebih sedkit, juga untuk menghindarkan masyarakat dari banjir," tandasnya.

Danny pun membeberkan bahwa dapat dipastikan jika pembangunan rel kereta api menggunakan konsep grounded atau landed atau at grade atau di atas tanah maka wilayah Mandai dan sekitarnya akan terancam banjir seperti di Kabupaten Barru.

"Jika menggunakan konsep itu (grounded, landed, at grade), maka dibutuhkan pembebasan lahan 50 Meter. Sedangkan dengan konsep elevated hanya 5 meter. Belum lagi harus membangun banyak jembatan untuk kelancaran arus yang terputus dikarenakan pembangunan rel kereta api secara grounded atau landed," paparnya.

Danny Pomanto sangat menyayangkan adanya perubahan konsep yang tidak melibatkan pihak Pemerintah Kota Makassar. Dia juga membandingkan dengan kota-kota lain, yang pembangunan rel kereta api telah menggunakan konsep elevated seperti di Palembang, Medan dan Bandung.

Baca juga: Duduk di Rel Sambil Pangku Pacar, Satpam RSUD di Probolinggo Tewas Terserempet KA

"Masa kota lain bisa, Makassar tidak. Ini siri'na pacce," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan berkomitmen bersama untuk mendukung program strategis nasional.

"Mendengar penjelasan dari Wali Kota Makassar, tentunya DPRD akan bersama mengawal Wali Kota Makassar dengan konsep desain yang telah ditetapkan di awal (elevated) dengan mempertimbangkan banyak hal, seperti dampak bagi masyarakat jika menggunakan desain yang berbeda," katanya.

Apalagi jika bercermin pada kota lain, menurut Rudianto, pembangunan jalur kereta api di Makassar sangat memungkinkan menggunakan konsep elevated.

"Hari ini kita jelaskan kepada publik seperti inilah kondisinya, jadi tidak ada kata menolak, kami dukung penuh. Tapi kalau ada program, jangan setengah-tengah, Makassar adalah pintu gerbang Indonesia Timur," tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali, juga menambahkan akan segera menggelar rapat dengar pendapat dengan menghadirkan BPKA Sulsel, Pemerintah Provinsi Sulsel, Pemerintah Kota Makassar, DPRD Sulsel, dan seluruh pihak terkait. Termasuk dengan memperlihatkan seluruh dokumen perencanaan agar diketahui kebenaran yang sesungguhnya.

"Kita akan menggelar rapat dengar pendapat seluruh pihak terkait dan dengan menghadirkan pula tenaga ahli tata ruang agar diketahui kebenarannya," tambahnya.

Kompas.com sudah menghubungi pihak Humas BPKA Sulsel. Namun, Humas BPKA Sulsel masih belum mau berkomentar terkait kisruh tersebut.