Danny Pomanto Marah BPKA Sulsel Ubah Konsep Pembangunan Rel Kereta Api Tanpa Koordinasi

Kompas.com - 18/07/2022, 20:28 WIB

MAKASSAR, KOMPAS.com - Wali Kota Makassar, Mohammad Ramadhan 'Danny' Pomanto marah karena Balai Pengelolaan Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengubah konsep pembangunan rel kereta api tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar.

Hal tersebut diungkapkan Danny Pomanto ketika menggelar konferensi pers di gedung DPRD Makassar, Senin (18/07/2022). Dia pun kesal karena disebut tidak mendukung Program Strategis Nasional Pembangunan Rel Kereta Api di Kota Makassar-Kota Parepare.

Danny Pomanto bersama Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo dalam konferensi persnya menegaskan sikap pemerintahannya mendukung pembangunan jalur Kereta Api Makassar - Pare-Pare dengan konsep elevated yang menjadi program strategis nasional.

"Melihat dari sejarah saat ide pembangunan rel kereta api dicanangkan oleh Bapak Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Gubernur Sulsel, maka yang pertama mendukung ide tersebut adalah kota Makassar," tegasnya.

Dia meminta Kepala BPKA, Andi Amanna Gappa tidak berpolitik dan menyebar hoaks dalam menjalankan proyek pembangunan kereta api. Dia pun meminta pemerintah pusat dalam hal ini kementerian mengganti Kepala BPKA jika ingin proyek kereta api berjalan lancar dan baik.

Baca juga: Kronologi Satpam Tewas Tersambar Kereta Api, Pangku Pacar dan Minum Arak di Pinggir Rel

"Jadi kepala balai, jangan berpolitik dan menyebar hoaks. Kerja sesuai aturan, jangan tabrak sana sini. Saya minta juga kepada pak Menteri agar mengganti pejabatnya yang seperti ini jika ingin proyek kereta api berjalan lancar," katanya.

Danny menjelaskan pembangunan Makassar New Port (MNP) yang direncanakan sejak tahun 1997 terakomodasi seluruh kebutuhan kepelabuhanannya dan tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kota Makassar 2015-2035.

"Pada saat pencanangan rel kereta api, dukungan pertama diberikan oleh Kota Makassar hingga saat ini. Sehingga jika ada opini yang berkembang bahwa Pemkot Makassar ataupun DPRD Kota Makassar menolak kereta api, itu tidak benar. Kami yang pertama mendukung," jelasnya.

Menurutnya, secara teknis Pemerintah Kota Makassar turut memberikan ide tentang penghematan lahan yang dapat dilakukan oleh BPKA Sulsel dan berkesesuaian dengan tata ruang di Makassar 2015 dengan jalan arteri yang telah ditetapkan menjadi Perda.

"Sekali lagi tidak benar, jika ada opini yang berkembang dan mengatakan Pemerintah Kota Makassar menolak program strategis kereta api, justru kami paham filosofi hadirnya kereta api di Sulsel, maka wajib untuk didukung," ujarnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aipda Aksan Jalani Pemeriksaan Soal Video Minta Kapolri Bersihkan Mafia

Aipda Aksan Jalani Pemeriksaan Soal Video Minta Kapolri Bersihkan Mafia

Makassar
Viral Video Sopir Truk Dipalak di Luwu, Pelaku Mengaku Polisi

Viral Video Sopir Truk Dipalak di Luwu, Pelaku Mengaku Polisi

Makassar
Prakiraan Cuaca di Makassar Hari Ini, 9 Desember 2022: Pagi Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca di Makassar Hari Ini, 9 Desember 2022: Pagi Cerah Berawan

Makassar
Ketahuan Telah Perkosa Anak Tirinya, Pria di Makassar Bunuh Diri

Ketahuan Telah Perkosa Anak Tirinya, Pria di Makassar Bunuh Diri

Makassar
Viral di Tiktok, Kepala Dinas di Luwu Diduga Paksa Warga Jual Lahan pada Perusahaan Tambang

Viral di Tiktok, Kepala Dinas di Luwu Diduga Paksa Warga Jual Lahan pada Perusahaan Tambang

Makassar
Divonis Bebas, Terdakwa Kasus Pelanggaran HAM Paniai Ucapkan Terima Kasih Kepada Hakim

Divonis Bebas, Terdakwa Kasus Pelanggaran HAM Paniai Ucapkan Terima Kasih Kepada Hakim

Makassar
Mayor Purnawirawan TNI Terdakwa Pelanggaran HAM Berat Paniai Divonis Bebas

Mayor Purnawirawan TNI Terdakwa Pelanggaran HAM Berat Paniai Divonis Bebas

Makassar
Polda Sulsel Bongkar Kasus Perdagangan Orang ke Malaysia, Modusnya Dipekerjakan ke Perkebunan Sawit

Polda Sulsel Bongkar Kasus Perdagangan Orang ke Malaysia, Modusnya Dipekerjakan ke Perkebunan Sawit

Makassar
Prakiraan Cuaca di Makassar Hari Ini, 8 Desember 2022: Pagi Cerah, Siang Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca di Makassar Hari Ini, 8 Desember 2022: Pagi Cerah, Siang Hujan Ringan

Makassar
Pascabom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar, Polres Luwu Berlakukan One Gate System

Pascabom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar, Polres Luwu Berlakukan One Gate System

Makassar
Pasca-pengeboman Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Polda Sulsel Siagakan Anggota Bersenjata Lengkap

Pasca-pengeboman Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Polda Sulsel Siagakan Anggota Bersenjata Lengkap

Makassar
Prakiraan Cuaca di Makassar Hari Ini, 7 Desember 2022: Cerah Berawan Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca di Makassar Hari Ini, 7 Desember 2022: Cerah Berawan Sepanjang Hari

Makassar
Pemprov Sulsel dan Suporter PSM Makassar Saling Lapor ke Polisi

Pemprov Sulsel dan Suporter PSM Makassar Saling Lapor ke Polisi

Makassar
UMK Luwu Tahun 2023 Ditetapkan Sebesar Rp 3.385.145

UMK Luwu Tahun 2023 Ditetapkan Sebesar Rp 3.385.145

Makassar
Aksi Anarkis Suporter PSM Makassar di Kantor Gubernur Sulsel Dilaporkan ke Polisi

Aksi Anarkis Suporter PSM Makassar di Kantor Gubernur Sulsel Dilaporkan ke Polisi

Makassar
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.