Danny Pomanto Marah BPKA Sulsel Ubah Konsep Pembangunan Rel Kereta Api Tanpa Koordinasi

MAKASSAR, KOMPAS.com - Wali Kota Makassar, Mohammad Ramadhan 'Danny' Pomanto marah karena Balai Pengelolaan Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengubah konsep pembangunan rel kereta api tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar.

Hal tersebut diungkapkan Danny Pomanto ketika menggelar konferensi pers di gedung DPRD Makassar, Senin (18/07/2022). Dia pun kesal karena disebut tidak mendukung Program Strategis Nasional Pembangunan Rel Kereta Api di Kota Makassar-Kota Parepare.

Danny Pomanto bersama Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo dalam konferensi persnya menegaskan sikap pemerintahannya mendukung pembangunan jalur Kereta Api Makassar - Pare-Pare dengan konsep elevated yang menjadi program strategis nasional.

"Melihat dari sejarah saat ide pembangunan rel kereta api dicanangkan oleh Bapak Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Gubernur Sulsel, maka yang pertama mendukung ide tersebut adalah kota Makassar," tegasnya.

Dia meminta Kepala BPKA, Andi Amanna Gappa tidak berpolitik dan menyebar hoaks dalam menjalankan proyek pembangunan kereta api. Dia pun meminta pemerintah pusat dalam hal ini kementerian mengganti Kepala BPKA jika ingin proyek kereta api berjalan lancar dan baik.

Baca juga: Kronologi Satpam Tewas Tersambar Kereta Api, Pangku Pacar dan Minum Arak di Pinggir Rel

"Jadi kepala balai, jangan berpolitik dan menyebar hoaks. Kerja sesuai aturan, jangan tabrak sana sini. Saya minta juga kepada pak Menteri agar mengganti pejabatnya yang seperti ini jika ingin proyek kereta api berjalan lancar," katanya.

Danny menjelaskan pembangunan Makassar New Port (MNP) yang direncanakan sejak tahun 1997 terakomodasi seluruh kebutuhan kepelabuhanannya dan tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kota Makassar 2015-2035.

"Pada saat pencanangan rel kereta api, dukungan pertama diberikan oleh Kota Makassar hingga saat ini. Sehingga jika ada opini yang berkembang bahwa Pemkot Makassar ataupun DPRD Kota Makassar menolak kereta api, itu tidak benar. Kami yang pertama mendukung," jelasnya.

Menurutnya, secara teknis Pemerintah Kota Makassar turut memberikan ide tentang penghematan lahan yang dapat dilakukan oleh BPKA Sulsel dan berkesesuaian dengan tata ruang di Makassar 2015 dengan jalan arteri yang telah ditetapkan menjadi Perda.

"Sekali lagi tidak benar, jika ada opini yang berkembang dan mengatakan Pemerintah Kota Makassar menolak program strategis kereta api, justru kami paham filosofi hadirnya kereta api di Sulsel, maka wajib untuk didukung," ujarnya.