MAKASSAR, KOMPAS.com- Praktik pungutan liar disebut berlangsung di Dinas Pendidikan Makassar, Sulawesi Selatan, selama dua tahun belakangan.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramadhan Pomanto alias Danny Pomanto menduga oknum pejabat yang terlibat dalam praktik pungli itu bisa meraup uang hingga puluhan miliar rupiah dalam setahun.
Besaran uang itu dihitung Danny berdasarkan asumsi tiap tahun ada puluhan ribu guru yang meminta tanda tangan dari pejabat Dinas Pendidikan Makassar untuk kenaikan pangkat dan perpanjangan sertifikasi.
Baca juga: Danny Pomanto Ungkap Ada Pungli Rp 2 Juta Tiap Kali Tanda Tangan di Disdik Makassar
Jika ada 10.000 yang perlu tanda tangan dari pejabat dinas itu dan tiap orang diminta Rp 2 juta, maka pelaku pungli bisa mengantongi Rp 20 miliar.
"Biaya (pungli) tanda tangan di Disdik mulai Rp 2 juta hingga Rp 5 juta. Praktek pungli ini terjadi sudah 2 tahun terjadi saat kekosongan jabatan Wali Kota Makassar dan dijabat oleh tiga orang Pelaksana Tugas (Plt)," kata Danny saat dihubungi, Kamis (20/5/2021).
Jenis permintaan tanda tangan dari pejabat Disdik Makassar yang disebut jadi ladang pungli adalah untuk biaya operasional, kenaikan pangkat, dan perpanjangan sertifikasi guru.
Padahal, seharusnya hal itu dilakukan pejabat tanpa meminta biaya tambahan dari orang yang mengurus.
Baca juga: Copot Kepling karena Lakukan Pungli, Bobby: Ini Penyakit yang Harus Disembuhkan
Praktik pungli ini, diungkapkan Danny, melibatkan banyak pihak. Bahkan ada kepala sekolah yang juga ikut ambil andil.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.