Harapan Gubernur Sulsel di Periode Kedua Pemerintahan Jokowi

MAKASSAR, KOMPAS.com – Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah berharap Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur.

“Saya berharap pembangunan infrastuktur di Sulsel sama dengan di Pulau Jawa. Kita berharap Bapak Presiden di periode kedua ini juga memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur,” harapnya, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Debat Pilkada Makassar Digelar 3 Kali, Penerapan Protokol Kesehatan Jadi Perhatian Utama

Nurdin Abdullah menilai, Jokowi telah melakukan banyak hal dan pada periode kedua ini hanya melanjutkan program-program yang belum terselesaikan.

"Saya kira Pak Jokowi ini melanjutkan program-progam yang belum terselesaikan di periode pertama. Saya kira banyak hal yang beliau telah lakukan. Pembangunan infrastruktur pembangunannya sangat bagus. Kita bisa melihat bagaimana program infrastruktur yang begitu bagus,” katanya.

Diketahui, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap setahun pada Selasa (20/10/2020).

Pasangan presiden dan wakil presiden tersebut dilantik di Gedung MPR Jakarta pada Minggu (20/10/2019).

Baca juga: Polisi Temukan 6 Bom Molotov Saat Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law di Makassar

Pada tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, rencana pemindahan ibu kota negara menjadi salah satu megaproyek yang ingin direalisasikan di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Keputusan memindahkan ibu kota awalnya diambil di penghujung masa kepemimpinan periode pertama Jokowi.

Saat itu, Presiden menggelar rapat terbatas terkait rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada 29 April 2019.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang saat itu dijabat oleh Bambang Brodjonegoro mengatakan, Presiden memilih opsi ketiga yang ditawarkan terkait rencana pemindahan ibu kota, yaitu memindahkannya ke luar Pulau Jawa.

Dua opsi lannya yaitu ibu kota tetap di Jakarta, tetapi daerah seputaran Istana dan Monumen Nasional dibuat khusus sebagai kantor-kantor pemerintahan, kementerian dan lembaga.

Selanjutnya, pusat pemerintahan dipindahkan ke luar Jakarta dalam radius 50-70 kilometer dari Jakarta. “Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini,” kata Bambang.