Demo Tolak Omnibus Law di Makassar, Mahasiswa Kembali Tutup Jalan

Kompas.com - 07/10/2020, 17:16 WIB

Himawan,

Teuku Muhammad Valdy Arief

Tim Redaksi

Himawan

Penulis

Teuku Muhammad Valdy Arief

Editor

Lihat Foto

Para mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin Makassar, Rabu (7/10/2020).(KOMPAS.COM/HIMAWAN)

Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar membakar ban bekas saat berunjuk rasa, di depan kampus UIN Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/10/2020). Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020) karena dinilai merugikan para pekerja dan hanya menguntungkan bagi pengusaha.

Sejumlah buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) berunjuk rasa, di depan kantor DPRD Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/10/2020). Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020) karena dinilai merugikan para pekerja dan hanya menguntungkan bagi pengusaha.

MAKASSAR, KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak omnibus law Undang-undang Cipta kerja yang telah disahkan DPR, Rabu (7/10/2020).

Dari pantauan Kompas.com, aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa tersebut berlangsung di beberapa titik jalan utama di Kota Makassar.

Para mahasiswa dari berbagai kampus melakukan aksi unjuk rasa dengan kembali menutup jalan serta membakar ban.

Aksi tersebut terjadi di Jalan Sultan Alauddin Makassar, depan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

Aksi serupa terjadi di Jalan A. P. Pettarani, sekitar kampus Universitas Negeri Makassar.

ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHE Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar membakar ban bekas saat berunjuk rasa, di depan kampus UIN Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/10/2020). Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020) karena dinilai merugikan para pekerja dan hanya menguntungkan bagi pengusaha.

Aksi penolakan omnibus law juga terjadi di Jalan Urip Sumoharjo Makassar, depan kantor DPRD Sulsel. Para demonstran turut menghentikan truk besar untuk menutup jalan.

Sari Labuna, Jenderal Lapangan dari Aliansi Barisan Rakyat Bergerak yang menggelar aksi di Jalan Sultan Alauddin Makassar mengatakan, pengesahan undang-undang cipta kerja tersebut menyulut kemarahan masyarakat terhadap DPR dan pemerintah.

Setidaknya dalam aksinya tersebut, Sari menyebut ada 8 poin yang menjadi substansi penolakan aliansi yang terdiri dari buruh dan mahasiswa tersebut terhadap UU Cipta Kerja, salah satunya PHK akan semakin mudah dilakukan perusahaan.

"Selain itu dihapuskannya cuti haid maupun cuti melahirkan, buruh perempuan tidak akan mendapat gaji bila mengambil cuti tersebut," kata Sari.