Para Akademisi di Makassar Tolak Revisi UU KPK

Kompas.com - 10/09/2019, 11:18 WIB
Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj. SIGID KURNIAWANPegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

MAKASSAR, KOMPAS.com - Beberapa akademisi di Makassar menolak keras revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantsan Korupsi ( KPK) oleh DPR RI.

Revisi ini disebut-sebut sebagai pelemahan terhadap KPK, lembaga yang menangani kasus korupsi kelas kakap di Indonesia.

Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) yang getol menolak revisi ini.

Pusat Kajian Antikorupsi (Pankas) Unhas yang diketuai Muhammad Hasrul telah mengeluarkan 5 pernyataan sikap.


Salah satu usulan revisi UU KPK yang dikritik ialah keberadaan dewan pengawas dengan kewenangan yang sangat besar. Dewan pengawas dinilai memangkas kewenangan pimpinan KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Kewenangan dewan pengawas terutama dalam kaitannya dengan izin penyadapan yang akan dilakukan oleh pimpinan KPK, unsur dewan pengawas yang diusulkan oleh DPR dan Presiden untuk pertama kalinya, juga syarat-syarat dewan pengawas yang tidak rinci di dalam undang-undang ini menyebabkan masa depan pemberantasan korupsi di ujung tanduk," kata Hasrul, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman Minta Presiden Tolak Revisi UU KPK

Sejauh ini, sudah 35 dosen Unhas yang membubuhkan tanda tangan untuk menolak revisi UU KPK. Hal yang sama juga dilakukan akademisi di Unismuh.

Salah satu akademisi di Unismuh Andi Luhur Priyanto mengatakan, revisi UU KPK oleh DPR tersebut merupakan serangan politik legislasi yang semakin mematikan semangat pemberantasan korupsi.

"Betul-betul seperti kabar kematian. Kita tidak bisa biarkan serangan politik legislasi ini akan mengalahkan harapan kita untuk Indonesia bersih dan bebas korupsi," ujar dosen Fisip Unismuh itu.

Menurut dia, harapan untuk pemberantasan korupsi tidak lagi dapat diharapkan kepada para politisi. Saat ini, harapan ada di tangan gerakan masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, kaum muda dan perlawanan akar rumput.

Luhur menyesalkan sikap pemerintahan Joko Widodo yang belum merespon gerakan politik DPR. Menurut dia, pemerintah dan DPR periode ini seharusnya meninggalkan warisan yang baik untuk bangsa.

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unismuh juga akan melakukan konsolidasi para akademisi dan mahasiswa untuk mengambil langkah-langkah dukungan pada KPK, sekaligus kecaman pada institusi DPR RI.

"Untuk memperkuat konsolidasi dukungan, kami juga sudah agendakan kehadiran Wakil Ketua KPK Muhammad Syarif di FISIP Unismuh pada tanggal 18-19 September 2019 ini,"kata Wakil Dekan 2 FISIP Unismuh itu.



Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pencabulan Santri, Pimpinan dan Guru Pesantren Segera Diadili di Aceh

Kasus Pencabulan Santri, Pimpinan dan Guru Pesantren Segera Diadili di Aceh

Regional
[POPULER NUSANTARA] Mulan Jameela Ditetapkan Jadi Anggota DPR | Adian Napitupulu Tolak Tawaran Jadi Menteri

[POPULER NUSANTARA] Mulan Jameela Ditetapkan Jadi Anggota DPR | Adian Napitupulu Tolak Tawaran Jadi Menteri

Regional
Anak yang Dipaksa Mengemis oleh Orangtua Kini Ditangani Dinas Sosial

Anak yang Dipaksa Mengemis oleh Orangtua Kini Ditangani Dinas Sosial

Regional
Viral di Media Sosial, TKI Asal Sumedang Meninggal di Arab Saudi

Viral di Media Sosial, TKI Asal Sumedang Meninggal di Arab Saudi

Regional
Petugas Gunakan Sepatu dan Kayu Padamkan Kebakaran Lahan di Toraja

Petugas Gunakan Sepatu dan Kayu Padamkan Kebakaran Lahan di Toraja

Regional
2 Hari Kualitas Udara di Pekanbaru di Level Berbahaya, Warga Pilih Pindah ke Sumbar

2 Hari Kualitas Udara di Pekanbaru di Level Berbahaya, Warga Pilih Pindah ke Sumbar

Regional
Ini Pengakuan Istri dari Bandar Narkoba yang Ditembak Mati di Samarinda

Ini Pengakuan Istri dari Bandar Narkoba yang Ditembak Mati di Samarinda

Regional
Padamkan Api di Gunung Slamet, Personel Mesti Tempuh Jalan Kaki 8 Jam

Padamkan Api di Gunung Slamet, Personel Mesti Tempuh Jalan Kaki 8 Jam

Regional
Dua TKI Ilegal Asal NTT Meninggal Dunia di Malaysia, Ini Sebabnya...

Dua TKI Ilegal Asal NTT Meninggal Dunia di Malaysia, Ini Sebabnya...

Regional
Alami Mual dan Pusing, 64 Warga Denpasar Dilarikan ke Rumah Sakit

Alami Mual dan Pusing, 64 Warga Denpasar Dilarikan ke Rumah Sakit

Regional
Polres Tulang Bawang Ringkus Perampok Spesialis Rumah Mewah

Polres Tulang Bawang Ringkus Perampok Spesialis Rumah Mewah

Regional
Coba Rebut Senjata Petugas Saat Kejar-kejaran, Bandar Narkoba Tewas Tertembak di Kepala

Coba Rebut Senjata Petugas Saat Kejar-kejaran, Bandar Narkoba Tewas Tertembak di Kepala

Regional
Kemarau, Pemkot Padang Salurkan 10.000 Liter Air Bersih ke Warga

Kemarau, Pemkot Padang Salurkan 10.000 Liter Air Bersih ke Warga

Regional
4 Kali Adian Napitupulu Bilang ke Jokowi Tak Punya Bakat Jadi Menteri

4 Kali Adian Napitupulu Bilang ke Jokowi Tak Punya Bakat Jadi Menteri

Regional
Suami Chaca Frederica Daftar Calon Wakil Bupati Semarang

Suami Chaca Frederica Daftar Calon Wakil Bupati Semarang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X