Para Akademisi di Makassar Tolak Revisi UU KPK

Kompas.com - 10/09/2019, 11:18 WIB
Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj. SIGID KURNIAWANPegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

MAKASSAR, KOMPAS.com - Beberapa akademisi di Makassar menolak keras revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantsan Korupsi ( KPK) oleh DPR RI.

Revisi ini disebut-sebut sebagai pelemahan terhadap KPK, lembaga yang menangani kasus korupsi kelas kakap di Indonesia.

Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) yang getol menolak revisi ini.

Pusat Kajian Antikorupsi (Pankas) Unhas yang diketuai Muhammad Hasrul telah mengeluarkan 5 pernyataan sikap.

Salah satu usulan revisi UU KPK yang dikritik ialah keberadaan dewan pengawas dengan kewenangan yang sangat besar. Dewan pengawas dinilai memangkas kewenangan pimpinan KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Kewenangan dewan pengawas terutama dalam kaitannya dengan izin penyadapan yang akan dilakukan oleh pimpinan KPK, unsur dewan pengawas yang diusulkan oleh DPR dan Presiden untuk pertama kalinya, juga syarat-syarat dewan pengawas yang tidak rinci di dalam undang-undang ini menyebabkan masa depan pemberantasan korupsi di ujung tanduk," kata Hasrul, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman Minta Presiden Tolak Revisi UU KPK

Sejauh ini, sudah 35 dosen Unhas yang membubuhkan tanda tangan untuk menolak revisi UU KPK. Hal yang sama juga dilakukan akademisi di Unismuh.

Salah satu akademisi di Unismuh Andi Luhur Priyanto mengatakan, revisi UU KPK oleh DPR tersebut merupakan serangan politik legislasi yang semakin mematikan semangat pemberantasan korupsi.

"Betul-betul seperti kabar kematian. Kita tidak bisa biarkan serangan politik legislasi ini akan mengalahkan harapan kita untuk Indonesia bersih dan bebas korupsi," ujar dosen Fisip Unismuh itu.

Menurut dia, harapan untuk pemberantasan korupsi tidak lagi dapat diharapkan kepada para politisi. Saat ini, harapan ada di tangan gerakan masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, kaum muda dan perlawanan akar rumput.

Luhur menyesalkan sikap pemerintahan Joko Widodo yang belum merespon gerakan politik DPR. Menurut dia, pemerintah dan DPR periode ini seharusnya meninggalkan warisan yang baik untuk bangsa.

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unismuh juga akan melakukan konsolidasi para akademisi dan mahasiswa untuk mengambil langkah-langkah dukungan pada KPK, sekaligus kecaman pada institusi DPR RI.

"Untuk memperkuat konsolidasi dukungan, kami juga sudah agendakan kehadiran Wakil Ketua KPK Muhammad Syarif di FISIP Unismuh pada tanggal 18-19 September 2019 ini,"kata Wakil Dekan 2 FISIP Unismuh itu.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Bunuh dan Curi Emas Milik Ibu Kos, Pria Ini Pelesir ke Bali dan Bayar Kos Pacar

Setelah Bunuh dan Curi Emas Milik Ibu Kos, Pria Ini Pelesir ke Bali dan Bayar Kos Pacar

Regional
4 Fakta Penemuan Jenazah di Bondowoso, Mayat Tanpa Kepala hingga Polisi Kerahkan Anjing Pelacak

4 Fakta Penemuan Jenazah di Bondowoso, Mayat Tanpa Kepala hingga Polisi Kerahkan Anjing Pelacak

Regional
Cerita Putra Amrozi Pelaku Bom Bali I, Sempat Dikucilkan, Tak Ingin Anak Alami Hal Sama

Cerita Putra Amrozi Pelaku Bom Bali I, Sempat Dikucilkan, Tak Ingin Anak Alami Hal Sama

Regional
BNN Amankan 3 Juta Pil PCC dari Pabrik Narkoba di Lahan Pemkot Bandung

BNN Amankan 3 Juta Pil PCC dari Pabrik Narkoba di Lahan Pemkot Bandung

Regional
KPK Soroti Pengelolaan Aset di Kepri Usai Rapat Evaluasi di Batam

KPK Soroti Pengelolaan Aset di Kepri Usai Rapat Evaluasi di Batam

Regional
IAIN Surakarta Akan Berubah Nama Jadi UIN Raden Mas Said

IAIN Surakarta Akan Berubah Nama Jadi UIN Raden Mas Said

Regional
Kronologi Penemuan KM Beringin Jaya, Delapan Hari Terombang-ambing dan Ditarik Kapal Nelayan

Kronologi Penemuan KM Beringin Jaya, Delapan Hari Terombang-ambing dan Ditarik Kapal Nelayan

Regional
Warga Bekasi Ditemukan Tinggal Kerangka di Jepara

Warga Bekasi Ditemukan Tinggal Kerangka di Jepara

Regional
Pembunuh Ibu Kos di Tulungagung Ditangkap, Cekik Korban Hingga Tewas dan Curi Perhiasan

Pembunuh Ibu Kos di Tulungagung Ditangkap, Cekik Korban Hingga Tewas dan Curi Perhiasan

Regional
Pemkab Kulon Progo Surati Sultan HB X, Minta Underpass Kulur Segera Dituntaskan

Pemkab Kulon Progo Surati Sultan HB X, Minta Underpass Kulur Segera Dituntaskan

Regional
KPU Denpasar Tutup Pendaftaran, Nihil Calon Independen di Pilkada

KPU Denpasar Tutup Pendaftaran, Nihil Calon Independen di Pilkada

Regional
Selama Sepekan, Jembatan di Sungai Pentasan Prabumulih Terendam Banjir

Selama Sepekan, Jembatan di Sungai Pentasan Prabumulih Terendam Banjir

Regional
Maju Pilkada, Istri Bupati Buru Selatan Janji Perjuangkan Nasib Perempuan

Maju Pilkada, Istri Bupati Buru Selatan Janji Perjuangkan Nasib Perempuan

Regional
Bupati Lebak Geram Galian Tanah Diangkut ke Tangerang untuk Proyek Perumahan

Bupati Lebak Geram Galian Tanah Diangkut ke Tangerang untuk Proyek Perumahan

Regional
Singkirkan Kabel yang Melintang di Jalan, Pria Ini Tewas Tersengat Listrik

Singkirkan Kabel yang Melintang di Jalan, Pria Ini Tewas Tersengat Listrik

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X