Gubernur Sulsel: Kalau Tidak Puas dengan Hasil Pemilu, Siapkan Data dan Ajukan ke MK

MAKASSAR, KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah bersama para tokoh masyarakat, agama, serta tokoh pemuda yang ada di Sulawesi Selatan, sepakat menolak keras gerakan "people power" yang bakal digelar pada 22 Mei mendatang.

Kesepakatan ini dituangkan dalam pembacaan deklarasi menolak "people power" dan penandatangan dukungan Sulsel sejuk dan damai yang digelar saat kegiatan silaturahim dan buka puasa bersama MUI di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/5/2019).

"Pemerintah Sulsel menolak keras people power. Kehadiran kita semua di sini untuk mendorong pemprov menyatakan sikap menolak people power," ujar Nurdin, Jumat. 

Baca juga: 6 Fakta Kasus Status People Power Bakal Makan 200 Korban Jiwa, Alasan Pelaku hingga Ancaman Berat

Menurut Nurdin, KPU adalah satu-satunya lembaga yang dipercaya untuk menyelenggarakan pemilu dan hanya KPU yang bisa menetapkan yang menang dan kalah. Hal ini sudah diatur dengan aturan main yang ditetapkan dalam undang-undang.

"Kalau tidak puas dengan hasil pemilu, siapkan data-data dan ajukan ke MK," katanya.

Bagi gubernur yang bergelar profesor ini, para tokoh dari berbagai komponen masyarakat sudah seharusnya untuk duduk dan rembuk bersama untuk meyakinkan seluruh masyarakat, dalam pemilihan, ketetapannya hanya ada dua yaitu menang dan kalah.

Baca juga: Soal People Power 22 Mei 2019, Sandiaga Bilang Tak Bisa Melarang

KH Sanusi Baso dalam sambutannya juga meminta agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan.

"Kita tidak butuh benturan satu dengan lain, antara keluarga dengan keluarga, antara satu organisasi dengan organisasi lain. Kita butuh persatuan dan silaturahim," katanya.

Sanusi juga yakin, bangsa Indonesia akan tetap berumur panjang dan mendapatkan rezeki yang melimpah jika rakyatnya mengedepankan silaturahim.