BPKA Bantah Banjir di Sulsel Diperparah karena Adanya Jalur Kereta Api

MAROS, KOMPAS.com - Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama-sama PT Celebes Railway Indonesia (CRI) telah melakukan identifikasi penyebab banjir.

Kegiatan identifikasi ini dilakukan di tiga desa yang paling dekat dengan jalur kereta api, yaitu Desa Lalabata, Desa Paciro Takkalasi dan Desa Tanete Rilau.

Kepala BPKA Sulsel Fathir Siregar dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Rabu (22/2/2023) mengatakan, bahwa kegiatan identifikasi dilakukan untuk melihat langsung lokasi yang terdapat pada video amatir yang beredar di masyarakat.

“Maksud dan tujuan melakukan tinjauan bersama PT CRI untuk melakukan identifikasi dan inventarisir banjir khususnya wilayah Kabupaten Barru yang hasilnya akan didiskusikan lebih lanjut dalam melakukan langkah-langkah penanganannya,” ucap Fathir.

Fathir mengatakan, banjir di Sulsel disebabkan curah hujan yang tinggi.

Di mana sebelumnya, BMKG Wilayah IV sudah mengeluarkan peringatan dini bahwa akan terjadi hujan berintensitas lebat-sangat lebat pada tanggal 12-16 Februari 2023.

"Peringatan serupa juga telah dikeluarkan oleh BMKG Wilayah IV untuk rentang waktu tanggal 20-23 Februari 2023 di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat, meliputi Kabupaten/Kota Pinrang, Parepare, Barru, Pangkajene dan Kepulauan, Maros, Makassar, Takkalar dan wilayah Sulawesi Bagian Tengah," ucap dia.

Fathir menuturkan, berdasarkan berita yang dikumpulkan jalur Kabupaten Barru-Soppeng sempat lumpuh.

Dia juga menegaskan, jika banjir di Kabupaten Barru sudah terjadi sebelum kereta api dibangun.

"Bencana banjir juga pernah terjadi di Kelurahan Lompo Riaja dengan ketinggian air satu meter pada tahun 2016. Bahkan akibat banjir yang melanda Dusun Ele, Dusun Lisu dan Dusun Botto-Botto di Desa Lompo Tengah, jalur Barru-Soppeng mengalami kelumpuhan total selama 5 jam," ujar dia.

Fathir menambahkan, jika banjir pada tahun 2017 di Kabupaten Barru, mengakibatkan tiga desa, yaitu Desa Binuan, Kamiri dan Desa Lampoko di Kecamatan Balusu.

Ketinggian air membuat warga yang sebagian petani tidak bisa beraktivitas seperti biasanya.

"Pemerhati air sekaligus alumni pascasarjana Unhas program perencanaan dan pengembangan wilayah/PPW, Mustamin Raga menyebutkan, bahwa keberadaan rel kereta justru menjadi tanggul penahan mengurangi debit aliran permukaan dari gunung sebelum meluber ke jalan. Jadi, banjir di Barru bukan karena pembangunan rel kereta api," ujar dia.

Fathir menuturkan, berdasarkan penjelasan Mustamin menyatakan, kondisi tersebut berdasarkan pengamatan terhadap aliran air yang datang dari gunung menuju laut yang secara masif meluber ke jalan.

“Seandainya tidak ada rel, maka kecepatan aliran air bisa dibayangkan bersama tentu lebih cepat dalam volume yang besar. Banjir terjadi justru karena minimnya infrastruktur saluran air dan kondisi endapan pada sungai-sungai di sekitar kawasan terdampak banjir. Luapan air disebabkan kurangnya bukaan aliran melintang di bawah jalan berupa plat duicker atau gorong-gorong besar, serta beberapa sungai-sungai kecil yang kapasitas alirannya sudah menurun karena sedimentasi,” terang dia.

Penjelasan Mustamin tersebut, lanjut Fathir, sejalan dengan temuan tim gabungan yang melakukan identifikasi bersama.

Berdasarkan hasil identifikasi, banjir akibat luapan air sungai yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi.

Intensitas hujan tinggi pada kawasan ini juga turut memperparah banjir yang terjadi.

Sementara terkait konstruksi jalur kereta api, drainase di samping underpass perlintasan kereta api sudah berfungsi dengan baik dalam mengalirkan air genangan selama hujan lebat terjadi.

"Sebagai informasi, proses pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare sudah dilandaskan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat No.0002/P2T-BKPMD/9.14.P/VII/94/2015. Berdasarkan surat izin tersebut, kajian amdal yang telah dilakukan sebelum konstruksi dimulai sudah disetujui dan dinyatakan layak bangun," ujar dia.

"Dalam rangka menjalankan amanah surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, BPKA Sulsel selalu berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam melakukan mitigasi dampak lingkungan di lapangan, baik selama maupun setelah konstruksi pembangunan," tambah dia.