Demo Warga Tana Toraja Pertahankan Lapangan Gembira Berakhir Ricuh

TANA TORAJA, KOMPAS.com – Warga Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Senin (29/8/2022) dari kelompok masyarakat adat, yakni sembilan rumpun tongkonan Ba’lele, mahasiswa, dan pelajar berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Makale.

Aksi mereka meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan adanya oknum yang terlibat dalam perkara tanah ulayat Lapangan Gembira.

Aksi masyarakat adat dari sembilan tongkonan bersama mahasiswa, dan pelajar dilakukan untuk mempertahankan tanah ulayat yang dihibahkan warga Tongkonan Ba’lele yang sudah bertahun-tahun, bahkan sudah mencapai ratusan tahun kepada pemerintah untuk kepentingan umum.

Baca juga: Atasi Sengketa Tanah Adat dan Ulayat, Gubernur Syamsuar Gelar Rakor dengan LAM Riau

Saat ini, di atas tanah tersebut telah dibangun gedung sekolah, gedung olahraga, puskesmas, kantor kelurahan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Samsat Sulsel dan Kantor Telkom Indonesia.

Statusnya pernah digugat oleh seseorang bernama Haji Ali, dan dimenangkan melalui putusan Mahkamah Agung.

Dalam orasi yang digelar secara bergantian di depan pengadilan tersebut, sejumlah tokoh masyarakat mempertanyakan dasar hak milik yang diklaim oleh Ambo’ Bade, yang kemudian dijual ke Haji Ali.

Masyarakat adat menilai hal tersebut tidak benar, sebabnya karena tanah tersebut adalah milik warga seluruh masyarakat Toraja.

Menurut tokoh adat Tongkonan Ba’lele, Natan Limbong, aksi demo hari ini menuntut keputusan harus nyata.

“Kami tidak mengenal bahwa kami dikalahkan itu tidak. Keputusan ini kami tetap akan lanjutkan. Tetapi pemerintah harus tahu, semua tanah kami yang sudah diberikan kepada pihak pemerintah untuk kepentingan umum akan kami ambil kembali karena apa yang kami berikan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Natan, saat dikonfirmasi, Senin 29/8/2022) sore.

Baca juga: Pertahankan Ruang Hidup, AKUR Sunda Wiwitan Cigugur Kuningan Tolak Eksekusi Tanah Adat

Menurut Natan, tanah ini adalah tempat anak-anak untuk sekolah, bukan hanya dari Ba’lele tetapi semua yang membutuhkan untuk sekolah disini.

“Setelah kami sidang adat, kami akan ambil keseluruhan tanah yang kami sudah berikan karena pemerintah tidak bertanggung jawab dalam persoalan ini. Jangan biarkan anak-anak ini telantar. Padahal tanah ini diserahkan oleh orangtua kami untuk kepentingan umum yang terdiri dari beberapa lokasi,” ucap Natan.

Aksi warga tersebut awalnya berjalan damai, namun tiba-tiba terjadi kericuhan saat massa yang datang menunggu proses persidangan.

Mereka emosi mendengar informasi sidang sengketa lahan Lapangan Gembira ditunda akibat salah satu hakim yang memimpin sidang diketahui sedang cuti dengan alasan ada urusan keluarga.

Massa menutup jalan dengan cara membakar ban di jalan lintas tengah Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Toraja Utara yang mengakibatkan kemacetan.

Sejumlah warga merangsek masuk ke halaman kantor pengadilan dengan cara memanjat pagar. Melihat hal tersebut, personel Polres Tana Toraja yang mengawal jalannya aksi langsung menyiram demonstran menggunakan water canon sehingga memicu emosi massa.

Baca juga: Kelompok Aborigin Dimintai Pendapat dalam Pembangunan di Tanah Adat, Tapi Tak Punya Hak Veto