Mahfud MD Resmikan Mal Pelayanan Publik Empat Daerah di Sulsel

MAROS, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Prof Mahfud MD meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di empat daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (19/8/2022).

Mahfud MD meresmikan langsung MPP di Kabupaten Maros dan sekaligus juga meresmikan secara virtual MPP Kota Parepare, Kabupaten Bantaeng dan Pinrang. Peresmian MPP di Sulsel, Mahfud MD didampingi Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani.

Baca juga: Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-yudisial

Mahfud MD menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh kabupaten kota yang ikut meresmikan MPP nya saat ini.

"Kami dari Menpan-RB memberikan apresiasi kepada seluruh kabupaten kota yang tergabung dalam kegiatan ini. Semoga MPP ini dapat dimanfaatkan sebagai pelayanan dan dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan selamat atas peresmian MPP Maros, Pinrang, Parepare dan Bantaeng," katanya.

Menurut Mahfud, peresmian hari ini adalah momentum revolusi dan sekaligus momentum bersejarah bagi Kabupaten Maros, Kota Parepare, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Pinrang demi semua kemajuan sebuah bangsa.

"Bentuk kolaborasi yang positif bagi daerah lain, ini juga menjadi bagian yang dalam menghadapi sebuah kepastian dalam bentuk pelayanan," ungkapnya.

Lebih lanjut Mahfud MD menjelaskan, program ini merupakan upaya untuk membangun Indonesia dalam bentuk pelayanan. Apalagi arah Indonesia saat ini pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, untuk kemajuan Indonesia.

"Jadi harus ada revolusi untuk menghindari korupsi dan birokrasi yang bertele-tele," jelasnya.

Sementara itu, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani menjelaskan, kehadiran MPP ini merupakan sebuah revolusi bagi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang ramah, nyaman, cepat dan murah kepada masyarakat.

"Saya kira ini untuk mendekatkan masyarakat dengan pelayanan. Harusnya MPP ini menjadi pelayan masyarakat, bagaimana formulirnya diantar langsung ke depan rumah masyarakat, lebih-lebih untuk pelaku usaha dan para investor. Kenyamanan dalam pelayanan adalah cita-cita birokrasi," jelasnya.

Baca juga: 35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana