BPKA dan Pemprov Sulsel Tidak Hadiri Rapat Dengar Pendapat DPRD MAkassar soal Jalur Kereta Api

MAKASSAR, KOMPAS.com - Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak hadiri rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar soal jalur kereta api.

Ketua Komisi C DPRD Makassar, Sangkala Saddiko yang dikonfirmasi Senin (15/8/2022) mengatakan, RDP dilakukan untuk membahas polemik desain jalur kereta api Sulawesi Selatan. Diharapkan RDP itu bisa mencari solusi terbaik dari polemik tersebut.

Baca juga: Ini Kabar Terbaru Jalur KA Makassar-Parepare, Beroperasi Oktober 2022

"RDP dilakukan untuk mencari solusi dari polemik yang terjadi antara Pemkot Makassar dengan Pemprov Sulsel dan BPKA. Terlepas dari desain jalur kereta api mau elevated (melayang) atau landed (di atas tanah)," katanya.

Hanya saja, sambung Sangkala, pihak Pemprov Sulsel dan BPKA tidak hadir. Sehingga RDP dibatalkan karena hanya DPRD dan Pemkot Makassar yang hadir. Ketidakhadiran Pemprov Sulsel dan BPKA tanpa alasan.

"Pemprov Sulsel dan BPKA tidak hadir, hanya Pemkot Makassar yang hadir. Malah ada satu orang dari Dinas Perhubungan Sulsel yang datang absen, kemudian pulang. Dicari-cari orangnya malah tidak ditemukan," ujarnya.

Sangkala menguturkan, jika pihak DPRD Makassar akan kembali mengagendakan RDP terkait polemik jalur kereta api di Kota Makassar.

"RDP ini penting, untuk menyelesaikan polemik jalur kereta api di Kota Makassar. Jadi kami DPRD Makassar membangun komunikasi dan mencoba mediasi," tuturnya.

Sangkala pun tidak mempermasalahkan desain jalur kereta api elevated maupun landed. Jika memang dalam RDP tersebut disepakati, itulah desain yang dilaksanakan.

"Mau elevated atau landed, jika sudah kesepakatan. Apalagi kan pihak Pemkot Makassar menyatakan kesepakatan awal elevated, namun belakangan berubah itu juga mau diperjelas dalam RDP," tambahnya.

Diketahui, proyek nasional kereta api Makassar-Parepare dibangun sudah beberapa tahun lalu. Namun, proyek tersebut belum selesai dan baru dibangun di Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.

Sedangkan Kota Makassar baru mau dikerjakan, namun terjadi silang pendapat hingga perseteruan terjadi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Pemerintah Provinsi Selatan dan BPKA Sulsel.

Baca juga: DPRD Makassar Dukung Wali Kota, Kiranya Presiden dan Menhub Bisa Mendengar